Gaya Pengusaha yang Jadi Penguasa

Oleh : EVI RATNASARI

Michael Bloomberg, Jon Stevens Corzine, dan Rudolph Giuliani adalah sebagian pengusaha yang menjadi kepala daerah. Oleh Bloomberg, New York dikelola bak perusahaan. Warganya diperlakukan bak konsumen.

"Jika ingin menjadi aparat pemerintah, akan lebih baik jika jadi miliarder dulu, sehingga bisa fokus dalam bekerja." Ungkapan itu dilontarkan oleh Michael Rubens Bloomberg, wali kota New York, ketika mengomentari nada-nada miring yang ditujukan kepadanya. Dia seolah ingin menegaskan, sebagai seorang pengusaha besar yang sukses, uang bukan lagi sesuatu yang diincar dari jabatannya saat ini. Bahkan, kabarnya, dia juga menolak digaji sebagai wali kota dan hanya menerima US$1 per tahun sebagai kompensasi jabatan.



Sebelum menjabat wali kota New York, Bloomberg dikenal sebagai pengusaha sukses nan kaya raya. Ia adalah pemilik Bloomberg LP, perusahaan penyedia data finansial seketika (real-time). Jasa yang ditawarkan Bloomberg LP adalah komputerisasi operasi keuangan dan proses transaksi serta menciptakan sistem yang memungkinkan pialang lini depan (front office) berhubungan dengan lini belakang (back office), yang dikenal sebagai Sistem Pasar Inovatif (Innovative Market Systems). Merrill Lynch merupakan perusahaan pertama yang menggunakan jasa Bloomberg LP. Saat ini, perusahaan yang didirikan pada 1982 itu memiliki 165.000-an pelanggan di seluruh dunia.



Pada 1990 Bloomberg mulai mengembangkan sayap usahanya ke bisnis media dengan meluncurkan kantor berita, stasiun televisi, radio, internet, dan penerbitan. Kini, Bloomberg LP berkembang menjadi perusahaan penyedia berita, data, dan analisis bagi profesional keuangan di seluruh dunia. Berkembangnya Bloomberg LP menjadikan pria keturunan Yahudi itu sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Pada 2006, majalah Forbes menobatkannya sebagai orang terkaya ke-34 di AS, dan tahun ini ia berada di urutan ke-142 daftar orang terkaya sedunia dengan nilai kekayaan US$115 miliar.



Langkah Bloomberg di dunia politik bermula ketika ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 1963. Pada 2001 ia beralih ke Partai Republik dan mencalonkan diri sebagai wali kota New York. Bloomberg berhasil memikat hati penduduk kota New York dan menjadi wali kota sejak Januari 2002. Pada 2005 ia kembali dinobatkan sebagai wali kota New York.



Pria kelahiran 14 Februari 1942 itu mengklaim ia mendanai sendiri seluruh kampanyenya yang senilai US$85 juta, sehingga ia bebas merekrut orang-orang terbaik pilihannya tanpa harus merasa berutang kepada siapa pun, termasuk Partai Republik yang mengusungnya. Perjalanan politik Bloomberg tampaknya masih akan panjang. Pasalnya, ia akan turut mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat pada 2008 nanti.



Bloomberg menjalankan pemerintahannya bak seorang pengusaha. Baginya, New York City merupakan perusahaan dan ia menjabat sebagai CEO-nya. Adapun jajaran pemerintahan merupakan pegawainya, sedangkan warga kota merupakan konsumen utama yang perlu mendapatkan layanan yang memuaskan.



Ketika ia menjabat untuk pertama kalinya sebagai wali kota pada Januari 2002, kondisi New York masih dibayang-bayangi trauma akibat peristiwa pengeboman World Trade Center (WTC), 11 September 2001. Secara psikologis, masyarakat New York masih terguncang dan kota tersebut mengalami kesenjangan anggaran mencapai US$6 miliar. Saat itu, ia menjalankan berbagai kebijakan dan terobosan dengan pola pikir seorang pengusaha. Misalnya, pasca-peristiwa pengeboman WTC, ia berusaha melindungi citra kota New York. Ia merekrut ahli-ahli pemasaran untuk mempromosikan dan “menjual” New York ke seluruh dunia, agar New York tetap dikunjungi turis-turis mancanegara. George Fertitta adalah salah seorang yang digandeng Bloomberg. Fertitta merupakan otak di balik kesuksesan brand Coca-Cola Company. Selain itu, masih ada Pery Ellis yang juga dikenal sebagai ahli pemasaran di AS.



Dalam “memasarkan” kota yang dipimpinnya, Bloomberg tidak tanggung-tanggung. Ia menganggarkan dana US$22 juta setiap tahun. Hasilnya, jumlah kunjungan ke New York pada 2006 meningkat menjadi 44 juta pengunjung dari 35 juta pada 2002.



Di bidang layanan publik, karena menganggap warga adalah konsumen utamanya, ia membuat layanan telepon 24 jam untuk menampung berbagai macam masukan dan keluhan dari warganya. “Hal pertama yang dilakukan oleh perusahaan yang bagus adalah mendengarkan konsumen serta mencoba untuk memenuhi dan memuaskan konsumen tersebut,” ujar Bloomberg, seperti dikutip BusinessWeek. Untuk layanan telepon itu, Bloomberg mengalokasikan dana US$25 juta guna menyediakan 311 line telepon. Sejak diluncurkan pada 2003 lalu, line telepon ini telah menerima 45 juta panggilan dari warga kota New York.



Mereka yang Menuai Kritik



Bloomberg hanyalah salah satu contoh dari sejumlah pengusaha yang menjadi pejabat publik di Negara Paman Sam. Contoh lainnya adalah Jon Stevens Corzine, gubernur New Jersey yang terpilih pada 2005 lalu. Ia adalah mantan chairman & CEO Goldman Sachs (1994–1999), sebuah perusahaan perbankan dan investasi. Rudolph Giuliani, mantan wali kota New York ke-107, juga seorang pengusaha yang memiliki perusahaan konsultan keamanan bernama Giuliani Partners LLC. Presiden AS George Walker Bush dan wakilnya, Richard Bruce Cheney, juga dari kalangan pengusaha.



Para pejabat publik dari kalangan pengusaha ini tentu tak lepas dari kritik tajam, baik dari lawan politik maupun warganya. Bahkan ada pula yang digulingkan, terutama jika sudah menyangkut konflik kepentingan. Di AS, untuk meminimalisasi konflik kepentingan, pengusaha yang menjadi pejabat publik harus langsung menyerahkan asetnya untuk dikelola oleh blind trust management (BTM), sebuah perusahaan independen. Tujuannya agar pejabat yang bersangkutan tidak mengambil dan membuat putusan kebijakan yang bisa menguntungkan sahamnya dan merugikan kepentingan umum.



Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, adalah satu contoh pejabat publik dari kalangan pengusaha yang dipaksa mundur pada 2006 lalu karena dianggap menyalahgunakan kekuasaannya. Tuntutan itu makin menjadi-jadi ketika publik mengetahui penjualan saham perusahaan telekomunikasi Shin Corp. oleh Phantongtae (anak Thaksin) kepada Temasek, perusahaan asal Singapura, seharga US$1,9 miliar. Bagi rakyat Thailand, Shin Corp. adalah salah satu aset bangsa bernilai strategis dan tidak seharusnya dikuasai perusahaan asing. Kekesalan rakyat pun kian memuncak ketika mereka tahu keluarga Thaksin ternyata dibebaskan dari pajak penjualan atas transaksi besar itu.



Thaksin memulai bisnisnya bersama sang istri, Potjamarn Damapong, pada 1982, dengan mendirikan perusahaan komputer Shinawatra. Usahanya ini terus berkembang dan mulai merambah ke berbagai bidang, seperti peralatan sinyal SOS, radio hiburan untuk digunakan di bus, radio panggil (pager), menjual dan menjadi operator telepon selular, televisi kabel, dan bisnis satelit.



Mantan PM Italia Silvio Berlusconi juga mendapat kritik tajam di negerinya. Salah satu pemicunya adalah alasan Berlusconi terjun ke politik. Sebagian kritikus di Italia berpendapat tujuan pemilik klub AC Milan itu masuk ke kancah politik adalah untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaannya yang hampir bangkrut dan melepaskan dirinya dari berbagai tuntutan hukum. Pendapat ini didukung, salah satunya, oleh laporan tahunan Mediobanca tentang 10 perusahaan terbesar Italia. Laporan itu menunjukkan pada 1992 kelompok media dan finansial Berlusconi mempunyai utang sekitar 7.140 miliar lira (US$3,57 miliar), sementara laba bersihnya “hanya” 1.053 miliar lira (US$526,5 juta). Selain itu, pada 1992–1993, Fininvest, perusahaan media milik Berlusconi, mengalami sejumlah penyelidikan hukum oleh jaksa di Milan, Turino, dan Roma dengan tuduhan melakukan sogokan kepada partai-partai politik dan pejabat publik.



Karier bisnis Berlusconi dimulai dari bisnis konstruksi tahun 1960-an. Ia mendirikan Edilnord pada 1962 hingga menjadi perusahaan pengembang real estat yang sukses. Pada 1969 Berlusconi membangun seluruh bagian utara kota Milan dengan memberikan nama Milano 2, yang pada akhirnya dihuni oleh 10.000 orang. Tahun 1974 ia memperluas kerajaan bisnisnya dengan mendirikan Telemilano, yaitu sebuah stasiun televisi kabel yang melayani Milano 2. Pada 1978 Berlusconi membangun kelompok medianya yang pertama, Fininvest. Berlusconi saat ini juga memiliki Mediaset, sebuah perusahaan media yang terdiri dari tiga stasiun televisi nasional dan ditonton oleh 45% pemirsa TV Italia. Ia juga memiliki Il Giornale dan majalah berita Panorama. ###